Panduan: DJI drone ban dan apa yang perlu diketahui pemilik serta operator

DJI drone ban dan pembaruan firmware sampai 2027 menjadi dua poin penting yang harus dipahami pemilik dan operator drone.

DJI drone ban: perubahan yang diberlakukan

Istilah DJI drone ban merujuk pada pembatasan regulasi yang menargetkan persetujuan alat radio dan impor produk baru, bukan larangan kepemilikan. Regulasi ini muncul setelah tenggat waktu untuk pemeriksaan keamanan formal yang ditetapkan oleh legislasi terkait.

Kenapa aturan ini muncul

Perubahan berasal dari persyaratan hukum yang memaksa badan keamanan nasional menyelesaikan tinjauan keamanan terhadap pemasok peralatan. Karena tinjauan itu belum selesai, peralatan dari vendor tertentu dimasukkan ke FCC Covered List, yang menghentikan persetujuan perangkat baru.

Apa arti masuk ke FCC Covered List

Masuknya perangkat ke FCC Covered List tidak otomatis membuat perangkat yang sudah ada menjadi ilegal. Dampak utamanya adalah pembatasan impor DJI dan larangan penerbitan otorisasi FCC untuk model baru, sehingga produk baru tidak dapat diimpor atau dijual secara legal di wilayah yang menerapkan aturan tersebut.

Apa yang berubah untuk perangkat yang sudah beredar

Perangkat DJI yang sudah memiliki otorisasi FCC sebelum tanggal batas masih boleh dimiliki dan digunakan. Penjualan dari stok yang sudah berada di pasar sebelum batas waktu juga tetap diizinkan.

Pembaruan perangkat lunak dan keamanan

Salah satu kekhawatiran utama adalah dukungan perangkat lunak. Regulasi menambahkan masa tenggang sehingga perangkat yang disetujui sebelum tenggat dapat menerima pembaruan firmware sampai 2027. Artinya, pemilik masih mendapat perbaikan keamanan dan pembaruan fungsional sampai tanggal yang disebutkan.

Larangan untuk model baru

Konsekuensi paling nyata dari DJI drone ban adalah penghentian alur masuk model baru ke pasar. Tanpa otorisasi FCC, produsen tidak bisa mengimpor atau mendapatkan sertifikasi alat radio yang diperlukan untuk penjualan resmi.

Blue UAS Cleared List: pengecualian sementara

Tidak semua produsen diperlakukan serupa. Program Blue UAS Cleared List memberi pengecualian sementara bagi merek yang lulus pemeriksaan keamanan siber dan rantai pasok. DJI tidak termasuk dalam daftar tersebut, sehingga produsen lain yang ada di daftar itu mendapat jalan sementara untuk tetap memasok pasar.

Skenario praktis untuk pemilik dan operator

Bagi pemilik dan operator, fokus utama tetap pada operasi harian dan kepatuhan pada aturan penerbangan. DJI drone ban mengubah aspek pasokan dan perizinan, bukan aturan terbang yang diatur otoritas penerbangan sipil.

• Jika perangkat sudah dimiliki: operasi bisa dilanjutkan sesuai aturan penerbangan lokal dan komersial.
• Jika mempertimbangkan pembelian: cek apakah perangkat termasuk stok lama yang sudah berizin; model baru kemungkinan tidak memiliki otorisasi impor.
• Untuk bisnis: evaluasi risiko rantai pasok dan pertimbangkan alternatif pemasok yang termasuk Blue UAS Cleared List atau vendor lain yang memenuhi standar lokal.

Langkah teknis dan administrasi yang direkomendasikan

Operator baik hobi maupun komersial disarankan melakukan beberapa langkah praktis untuk meminimalkan gangguan operasional.

1. Inventarisasi model drone dan catat tanggal sertifikasi atau pembelian untuk mengetahui kelayakan dukungan firmware.
2. Pastikan cadangan perangkat keras atau kontrak layanan yang mencakup dukungan sampai setidaknya Januari 2027 jika tergantung pada pembaruan vendor.
3. Tinjau kebutuhan pemeliharaan keamanan dan rencana mitigasi jika pembaruan perangkat lunak terhenti setelah masa tenggang.
4. Pelajari opsi vendor alternatif dan verifikasi apakah mereka termasuk Blue UAS Cleared List atau memiliki jalur sertifikasi yang jelas.

Pertimbangan untuk bisnis layanan drone

Perusahaan yang mengandalkan DJI untuk fotografi udara, pemetaan, inspeksi, atau layanan publik harus memperhitungkan potensi gangguan pasokan model baru. Pemeliharaan armada, masa dukungan firmware, serta kontrak layanan pelanggan menjadi area prioritas pengelolaan risiko.

Ke depan, keputusan kebijakan setelah periode pembaruan berakhir akan menentukan apakah produsen kembali bisa meluncurkan perangkat baru. Sampai saat itu, titik perhatian utama adalah manajemen aset, kepatuhan operasional, dan kesiapan beralih ke pemasok lain bila diperlukan.

Informasi ini menempatkan fokus pada tindakan praktis yang bisa dilakukan sekarang: memverifikasi status perangkat, merencanakan dukungan teknis, dan menyiapkan alternatif pasokan guna menjaga keberlanjutan operasi drone.