Risiko Digital Indonesia 2026: Tata Kelola dan Keamanan Jadi Sorotan

Memasuki 2026, digitalisasi sudah bukan sekadar pelengkap layanan. Ekonomi digital di Indonesia kini bernilai signifikan — mencapai sekitar USD 100 miliar (sekitar Rp 1,5 kuadriliun) — sehingga gangguan teknologi cepat berdampak pada transaksi sehari-hari, ketersediaan layanan, dan kepercayaan publik.

Dari ekonomi digital ke risiko yang nyata

Skala ekonomi digital yang besar membuat setiap celah teknis berpotensi menimbulkan konsekuensi luas. Gangguan pada satu platform pembayaran atau toko daring bisa menimbulkan kerugian finansial dan mengganggu layanan yang sering diakses lewat ponsel. Untuk pengguna awam, artinya downtime bukan lagi soal teknisi di balik layar, melainkan soal tidak bisa berbelanja, membayar tagihan, atau mengakses layanan publik.

Pertumbuhan cepat juga membawa masalah lama: banyak inisiatif teknologi yang diluncurkan dengan prioritas kecepatan dibanding keamanan jangka panjang. Akibatnya, kompleksitas sistem meningkat sementara desain arsitektur keamanan yang menyeluruh kerap tertinggal.

Siloisasi, akses, dan lubang pengawasan

Salah satu tantangan paling nyata adalah pemantauan yang terkotak-kotak. Organisasi sering menggunakan beragam alat pemantau yang tidak saling terintegrasi, sehingga visibilitas terhadap seluruh ekosistem menjadi terbatas. Ketika insiden terjadi, respon tertunda dan waktu henti layanan meluas.

Isu lain yang berulang adalah pengelolaan identitas dan akses. Dengan semakin banyak layanan berbasis cloud dan pola kerja jarak jauh, titik masuk ke sistem bertambah banyak. Tanpa manajemen identitas terpusat, hak akses yang tidak lagi diperlukan bisa tetap aktif dan menjadi pintu masuk bagi serangan. Bagi pengguna ponsel, konsekuensinya terasa lewat notifikasi yang lambat atau kegagalan autentikasi ketika akses benar-benar dibutuhkan.

Kekurangan tenaga ahli juga memperparah situasi. Kebutuhan akan profesional yang bisa menyatukan operasional TI dan keamanan seringkali melebihi pasokan. Di sisi penganggaran, investasi teknologi tidak selalu berbuah efektifitas jika terjadi tumpang tindih fungsi antarplatform.

Arah strategi: konsolidasi dan otomatisasi

Langkah yang makin mendesak saat ini bukan lagi ekspansi terus-menerus, melainkan konsolidasi. Menyatukan fungsi TI dan keamanan dalam platform yang terintegrasi membantu mengurangi kompleksitas, mempercepat deteksi insiden, dan memangkas waktu henti layanan. Bagi pelaku usaha dan instansi layanan publik, artinya pengalaman pengguna — terutama lewat ponsel — bisa jadi lebih andal.

Peran otomatisasi dan kemampuan berbasis kecerdasan buatan menjadi krusial. Otomatisasi tugas rutin dan penerapan AI untuk memantau pola anomali mempercepat respons tanpa selalu bergantung pada intervensi manual. Ini relevan untuk skenario sehari-hari, misalnya mendeteksi percobaan login mencurigakan atau mengalihkan beban saat trafik melonjak, sehingga pengguna tetap bisa bertransaksi dengan lancar.

Selain teknologi, perlu ada penataan kebijakan yang mengurangi duplikasi sistem dan memperjelas tanggung jawab antar-lembaga. Sinkronisasi anggaran dan peta aset digital membantu memastikan investasi menghasilkan ketahanan operasional yang nyata.

Perubahan praktik ini tidak hanya soal keamanan teknis. Bagi pengguna di ranah mobile, konsolidasi dan penguatan tata kelola berarti layanan yang lebih konsisten, proses otentikasi yang lebih aman, dan waktu respons yang lebih cepat saat terjadi gangguan. Ketika semua elemen saling terhubung — platform, kebijakan, dan sumber daya manusia — risiko digital menjadi sesuatu yang bisa dikelola, bukan ancaman yang selalu membayangi aktivitas sehari-hari.